Proyek Tol Laut memang “basah” dengan kucuran dana. Dari proyek Tahap I untuk pelabuhan Tanjungemas yang hanya “pelabuhan pendamping” pemerintah sudah mengucurkan anggaran Rp194,5 miliar. Bagaimana pula dengan pembangunan 6 pelabuhan utama seperti Belawan, Tanjungpriok, Tanjungperak, Makassar, Bitung dan Sorong yang mampu disandari kapal berbobot 3000 hngga 10000 TeUS atau 18 pelabuhan lainnya yang masuk skala prioritas.

Secara keseluruhan, mengutip data perencanaan anggaran dari Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), proyek tol laut yang direncanakan pada pagu anggaran 2016 mencapai Rp34, 3 triliun. Porsi anggaran terbesar adalah pembangunan pelabuhan Kualatanjung, di Sumatera Utara yang menelan anggaran Rp18,4 triliun, porsi anggaran besar lainnya mengucur ke Tanjungperak, Tanjungpriokm Belawan dan Palembang, dengan rincian Tabel berikut ini

Dengan adanya OTT KPK pada Kamis (24/8) kemarin, KPK telah menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono selaku tersangka. Pejabat eselon I itu disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau Pasal 12 yat (1) huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain Tonny, KPK juga menetapkan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan sebagai tersangka pemberi suap. Adiputra disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dari OTT ini, KPK mengamankan sejumlah uang dan empat kartu ATM dari tiga bank penerbit berbeda dalam penguasaan ATB, 33 tas berisi uang tunai (pecahan) USD, pound sterling, euro, ringgit Malaysia, totalnya Rp 18,9 miliar. Dari rekening Bank Mandiri terdapat sisa saldo Rp 1,174 miliar,” terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat menggelar Jumpa Pers di kantornya, Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/8) kemarin.

Apabila mengacu tingkat kebocoran anggaran pengerukan Pelabuhan Tanjungemas di Semarang yang mencapai 44,6% dari keseluruhan nilai anggaran, maka potensi tingkat kebocoran dari keseluruhan proyek tol laut yang mencapai sekitar Rp34,3 triliun adalah Rp15,3 triliun. Untuk itu  pengawasan terhadap penggunaan anggaran tol laut yang terhitung besar perlu dilakukan.

Terlebih menjelang tahun politik Pilkada serentak 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 yang artinya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, termasuk anggaran tol laut, perlu diperketat. Itulah pentingnya KPK.[]

sumber https://nusantara.news/ott-hubla-rusak-reputasi-proyek-tol-laut-jokowi/

Recent search terms:

tempatwisataindonesia.id
Review
5
/* */